ditulis dan diedit oleh Hisyam Ihsan Mazaya-

 Hubungan Antara Eksekutif Dan Legislatif China (Cina) atau Tiongkok

    Cina sudah tentu memiliki Eksekutif dan Legislatif dalam pemerintahannya. Dalam pemerintahan parlementernya, Cina dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri sendiri bertugas dalam memimpin dewan negara dimana dewan negara merupakan pihak yang berhak menjalankan roda eksekutif di negara ini selain presiden. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan, lembaga eksekutif akan bersinergi dengan legislatif di Cina, yaitu Kongres Rakyat Nasional (Lembaga tertinggi negara), KRN sendiri beranggotakan perwakilan dari berbagai provinsi, daerah otonom, tingkat provinsi, kota, daerah administrasi khusus, dan tentara Lantas, bagaimana lebih jelasnya hubungan mengenai dua lembaga tersebut?

    Lembaga tertinggi negara di Cina atau disebut Kongres Rakyat Nasional, memiliki andil yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan. Kongres yang mayoritas diisi oleh Partai Komunis Cina (PKC) dapat membuat Undang-undang. Dikutip dari blogs.loc.gov/law, hanya Kongres tersebut dan Komite tetapnya (Standing Committee) yang memiliki kewenangan. Kongres Rakyat Nasional ini pada dasarnya adalah pihak yang mengontrol konstitusi di tiongkok serta mengawasi pejabat lembaga pemerintah yang lain. Under the Law on Legislation, only the National People's Congress (NPC) and its Standing Committee, the country's top legislature, can make laws. Di dalam KRN sendiri terdapat pula komite tetap yang biasa disebut Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN), lembaga ini bertugas mengurus sebagian besar dari perundang undangan yang ada dan memberikan koreksi terhadap konstitusional. Sebagai lembaga tertinggi negara, KTKRN berhak membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk negara yang mena selanjutnya akan disetujui oleh presiden, jadi apa arti dari hal tersebut?

    Maksudnya adalah Eksekutif hanya bisa menjalankan saja atau hanya mengeksekusi regulasi yang sudah ditetapkan oleh Komite tetap. Dengan kata lain, begitu pula dengan pemilihan dan penetapan eksekutif, hal tersebut hanya dapat dilakukan dan diketahui prosesnya secara pasti oleh anggota Kongres. Namun presiden masih berhak menggunakan kekuatan independennya dalam menentukan calon perdana menteru dewan negara dan wakil presiden yang mana mereka hanya bertugas membantu presiden tanpa memiliki kekuasaan sendiri.

REFERENSI

    Chen, Q. (2021). US presidents regularly issue pardons, Chinese presidents don’t – but could that change?. Diakses pada 9 April 2022. Diakses dari South China Morning Post: https://www.scmp.com/lifestyle/article/3116085/us-presidents-regularly-issue-pardons-chinese-presidents-dont-could