ditulis dan diedit oleh Hisyam Ihsan Mazaya-

Sistem Pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok atau China (Cina)

1. Sistem Pemerintahan Saat Ini

    Pokok-pokok sistem pemerintahan di Tiongkok adalah sebagai berikut :

a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
b. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi sosialis
c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
d. Menggunakan parlemen bersistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional.
e. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok).                                                                                                                                           f. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Pengadilan Agung Rakyat, Pengadilan Lokal Rakyat dan Pengadilan Khusus Rakyat. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Pengadilan Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok. 

2. Lembaga-lembaga Negara

     Dari berbagai lembaga negara yang terdapat didalamnya, sistem pemerintahan Tiongkok mirip seperti sistem parlementer, karena adanya jabatan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara, dan dominannya Parlemen (dalam hal ini Kongres Rakyat Nasional) dalam pemerintahan. Ada beberapa lembaga negara yang terdapat dalam sistem pemerintahan Tiongkok, yaitu :

• Kongres Rakyat Nasional
• Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
• Presiden
• Wakil Presiden
• Dewan Negara
• Perdana Menteri
• Wakil Perdana Menteri
• Komisi Militer Pusat
• Konferensi Konsultatif Politik Rakyat                                                                                             • Pengadilan Agung Rakyat
• Kejaksaan Agung Rakyat

2.1 Kongres Rakyat Nasional

    Kongres Rakyat Nasional adalah badan legislatif nasional Republik Rakyat Tiongkok. Dengan 2987 anggota pada tahun 2013, Kongres Rakyat Nasional adalah badan parlementer terbesar di dunia. Dibawah Konstitusi Tiongkok sekarang, Kongres Rakyat Nasional berstruktur sebagai lembaga legislatif unikameral, dengan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang undangan, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan memilih sebagian besar pejabat negara. Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, sebuah badan konsultatif yang anggota anggotanya mewakili berbagai kelompok sosial, adalah dua badan pertimbangan utama di Tiongkok, dan sering disebut Lianghui (Dua Lembaga). Kongres Rakyat Nasional dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun dan menyelenggarakan sidang tahunan setiap musim semi, biasanya selama 10 – 14 hari, di Balai Agung Rakyat, di sisi barat Lapangan Tiananmen, Beijing. Sidang Kongres Rakyat Nasional biasanya dijadwalkan untuk dilaksanakan bersama dengan sidang Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, dan pertemuan tahunan ini menyediakan kesempatan bagi Pejabat Negara untuk mengevaluasi kebijakan sebelumnya dan merencanakan kebijakan yang akan datang.

    Teorinya, Kongres Rakyat Nasional adalah lembaga kekuasaan negara tertinggi di Tiongkok, dan empat konstitusi Republik Rakyat Tiongkok telah menetapkan kekuasaan yang besar bagi Kongres Rakyat Nasional untuk membuat peraturan perundang undangan. Sejak 1990-an, Kongres Rakyat Nasional telah menjadi forum untuk memediasi perbedaan kebijakan antara bagian bagian berbeda dalam Partai, Pemerintah, dan kelompok masyarakat. Walaupun begitu, Kongres Rakyat Nasional terlihat hanya seperti “penstempel kebijakan” yang dibuat lembaga eksekutif negara dan Partai Komunis Tiongkok.

2.2 Presiden Tiongkok

     Presiden Tiongkok saat ini adalah Xi Jinping, yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Komisi Militer Pusat, membuat dirinya menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok. Menurut Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok saat ini, Presiden haruslah seorang warga negara Tiongkok dengan hak memilih penuh yang telah mencapai umur 45 tahun. Masa jabatan Presiden sama dengan masa jabatan Kongres Rakyat Nasional (saat ini 5 tahun), dan baik Presiden maupun Wakil Presiden dapat menjabat selama dua kali masa jabatan.Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, badan negara tertinggi Tiongkok, yang juga punya kekuasaan untuk melengserkan Presiden dan pejabat negara yang lain dari jabatannya. Pemilihan dan pelengseran dilakukan dengan voting mayoritas yang sederhana.

    Menurut Hukum Organik Kongres Rakyat Nasional, Presiden diajukan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional, lembaga eksekutif Kongres. Prakteknya, bagaimanapun, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa berusaha memenangkan posisi Presiden untuk Sekretaris Jendral mereka. Seperti seluruh pejabat negara yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, Presiden dipilih dari kertas suara satu nama. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, Wakil Presiden akan menggantikannya. Jika kedua posisi terjadi kekosongan, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan bertindak sebagai Presiden sementara hingga Kongres Rakyat Nasional melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

    Dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok yang baru, kekuasaan politik Presiden yang terpenting adalah untuk mengusulkan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Kongres Rakyat Nasional akan melakukan voting atas pengusulan tersebut, akan tetapi karena hanya ada satu nama, maka voting akan memutuskan apakah Kongres Rakyat Nasional setuju atau tidak. Sampai sekarang, nominasi Presiden mengenai Perdana Menteri belum pernah ditolak. Karena Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, jabatan politik yang terpenting, maka kekuasaan mengusulkan nama Perdana Menteri memberikan Presiden pengaruh politik yang sebenarnya.

2.3 Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok

     Dewan Negara, disebut juga Pemerintahan Rakyat Pusat sejak 1954, adalah otoritas administratif utama Republik Rakyat Tiongkok, dipimpin oleh Perdana Menteri dan mencakup pemimpin dari setiap departemen dan lembaga pemerintahan. Saat ini, Dewan Negara memiliki 35 anggota; Perdana Menteri, satu Wakil Perdana Menteri Utama, tiga Wakil Perdana Menteri, lima Anggota Dewan Negara (dua diantaranya juga sebagai menteri), dan 25 menteri tambahan dan beberapa kepala lembaga tinggi pemerintahan. Dalam politik Republik Rakyat Tiongkok, Dewan Negara membentuk salah satu dari tiga kekuatan pemerintahan yang saling mengunci, selain Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung mengawasi berbagai Pemerintahan Rakyat di setiap provinsi di bawahnya, dan dalam prakteknya mengurus keanggotaan dengan level tertinggi Partai Komunis Tiongkok.

2.4 Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok

     Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok adalah Kepala Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok (Pemerintah Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok setelah 1954), yang merupakan kepala pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Posisi ini awalnya dikenal sebagai Premier Dewan Administrasi Pemerintah Rakyat Pusat dan berubah menjadi seperti sekarang pada 1954. Perdana Menteri secara resmi disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional setelah dicalonkan oleh Presiden. Dalam prakteknya, calon dipilih melalui proses informal dalam Partai Komunis Tiongkok. Baik Presiden dan Perdana Menteri dipilih setiap lima tahun sekali. Perdana Menteri selalu menjadi anggota berkuasa dalam Politbiro Komite Tetap Partai Komunis Tiongkok.

    Perdana Menteri adalah posisi administratif tertinggi di Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola birokrasi sipil Tiongkok. Misalnya Perdana Menteri bertugas merencanakan dan melaksanakan pembangunan sosial ekonomi nasional dan APBN. Ini termasuk mengawasi berbagai kementerian, departemen, komisi dan badan-badan hukum dan mengajukan usulannya ke Kongres Rakyat Nasional untuk jabatan Wakil Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara dan menteri-menteri. Wewenang dan tanggung jawab Perdana Menteri dikodifikasi ke dalam konstitusi seperti konvensi.

     Perdana Menteri tidak memiliki kewenangan komando atas Tentara Pembebasan Rakyat, tetapi Perdana Menteri adalah Kepala Komite Mobilisasi Pertahanan Nasional Tiongkok yang merupakan departemen angkatan bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pembagian tanggung jawab antara Perdana Menteri dan Presiden dimana Perdana Menteri bertanggung jawab atas rincian teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah sementara Presiden mengumpulkan dukungan politik yang diperlukan untuk kebijakan tersebut.

2.5 Komisi Militer Pusat

    Komisi Militer Pusat mengacu pada organisasi pertahanan nasional paralel Partai Komunis Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok: Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Tiongkok dan Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok. Komando dan kontrol Tentara Pembebasan Rakyat (angkatan bersenjata Tiongkok) dilakukan atas nama Komisi Militer Pusat Negara, diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Komisi Militer Pusat Negara biasanya dianggap badan tertinggi pembuat kebijakan di bidang militer dan kepala Komisi Militer Pusat, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, komando dan kontrol Tentara Pembebasan Rakyat, bagaimanapun, masih berada di tangan Komisi Militer Pusat Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok. Kedua komisi tersebut memiliki keanggotaan 'kembar', sehingga benar-benar membentuk satu lembaga yang sama dengan dua nama yang berbeda, agar cocok baik dalam sistem pemerintahan negara dan sistem partai. Kedua komisi saat ini dipimpin oleh Xi Jinping. Komisi 11 orang mengeluarkan arahan berkaitan dengan Tentara Pembebasan Rakyat, termasuk pengangkatan senior, pengerahan pasukan dan pembelian senjata. Hampir semua anggotanya merupakan jenderal senior, akan tetapi jabatan terpenting selalu dipegang oleh pejabat partai paling senior untuk memastikan loyalitas mutlak angkatan bersenjata dan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan.

2.6 Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok

     Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok adalah badan penasehat politik di Republik Rakyat Tiongkok. Badan ini terdiri dari perwakilan berbagai partai politik dan organisasi, serta anggota independen. Proporsi representasi dari berbagai pihak ditentukan oleh konvensi yang ditetapkan, setelah dinegosiasikan antara berbagai pihak.

    Dalam prakteknya, partai terbesar dan dominan dalam Konferensi adalah Partai Komunis Tiongkok yang anggotanya menduduki sekitar sepertiga dari jumlah anggota Konferensi. Anggota lain berasal dari partai partai Front Bersatu yang bersekutu dengan Partai Komunis Tiongkok, dan dari anggota independen yang bukan anggota dari partai manapun. Konferensi ini dimaksudkan untuk lebih mewakili dan mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas.

    Partai partai dan organisasi organisasi yang memiliki anggota dalam Konferensi Konsultatif Politik Tiongkok adalah :

• Partai Komunis Tiongkok
• Komite Revolusioner Kuomintang
• Liga Demokrasi Tiongkok
• Asosiasi Konstruksi Demokrasi Nasional Tiongkok
• Asosiasi Tiongkok untuk Memajukan Demokrasi                                                                                                                                      • Partai Petani dan Pekerja Demokratik Tiongkok
• Partai Tiongkok untuk Kepentingan Publik
• Perkumpulan 3 September
• Liga Demokratik Pemerintahan Sendiri Taiwan
• Federasi Industri dan Dagang Seluruh Tiongkok
• Federasi Pemuda Seluruh Tiongkok
• Federasi Wanita Seluruh Tiongkok

    Disamping partai partai, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok juga mengundang perwakilan dari berbagai "lingkaran". Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok terdiri atas sembilan komite:

• Komite Penanganan Proposal
• Komite Bidang Perekonomian
• Komite Kependudukan, Sumber Daya dan Lingkungan
• Komite Pendidikan, Sains, Kebudayaan, Kesehatan dan Olahraga
• Komite Urusan Sosial dan Legal
• Komite Urusan Etnik dan Agama
• Komite Kebudayaan dan Data Historis
• Komite Hubungan dengan Hong Kong, Makau, Taiwan dan Penduduk Tionghoa Perantauan
• Komite Urusan Luar Negeri

    Peran yang dijalankan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dalam pemerintah Tiongkok \dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Dalam prakteknya, peran dan kekuatan ini agak sejalan dengan majelis tinggi penasihat legislatif dan terkadang ada usulan untuk meresmikan peran ini dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok.
 

2.7 Mahkamah Agung Rakyat

    Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi di wilayah Tiongkok daratan. Hong Kong dan Macau, sebagai daerah administratif khusus, memiliki sistem peradilan sendiri yang terpisah, masing masing berdasarkan tradisi hukum umum Inggris dan tradisi hukum sipil Portugal, dan berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung Rakyat. Pengadilan terdiri atas lebih dari 340 hakim yang bertemu di pengadilan yang lebih kecil untuk memutuskan kasus. Proses pengadilan Mahkamah Agung Rakyat terdiri atas empat tingkatan, dengan sistem dua kali dengar pendapat.

2.7 Kejaksaan Agung Rakyat

     Kejaksaan Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok adalah badan tertinggi di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan penyidikan di Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong dan Macau, sebagai daerah administratif khusus, memiliki sistem peradilan sendiri yang terpisah, masing masing berdasarkan tradisi hukum umum Inggris dan tradisi hukum Portugal, dan berada di luar yurisdiksi Kejaksaan Agung Rakyat. Jabatan Jaksa dipengaruhi oleh institusi yang sama (jaksa publik) dalam sistem hukum Jepang dan Sosialis, dan mendapatkan kesetaraan dengan banyak sistem hukum sipil, yang sering menggunakan sistem inkuisitorial. Institusi pendahulunya di Tiongkok adalah Kantor Jaksa Mahkamah Agung Republik Tiongkok, yang berasal dari Kantor Jaksa Dali Yuan pada akhir masa Dinasti Qing.

 

REFERENSI

    Admin. (2021). Politik Tiongkok. Diakses pada 11 Desember 2022. Diakses dari Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Tiongkok

    Chen, Q. (2021). US presidents regularly issue pardons, Chinese presidents don’t – but could that change?. Diakses pada 11 Desember 2022. Diakses dari South China Morning Post: https://www.scmp.com/lifestyle/article/3116085/us-presidents-regularly-issue-pardons-chinese-presidents-dont-could

    Media, E. (2013). Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina. Diakses pada 11 Desember 2022. Diakses dari KlikTau: https://kliktau.blogspot.com/2013/10/bentuk-dan-sistem-pemerintahan-republik.html

    Al-Ayyubi, P. (2022). Sistem Pemerintahan di Republik Rakyat Tiongkok. Diakses pada 11 Desember 2022. Diakses dari ACADEMIA, 17.